Postingan Terkini

Umum

Hasil Keluaran Penelitian Mahina Masohi

Purna sudah proses penelitian Mahina Masohi yang dilakukan sejak April 2016 sampai dengan Maret 2017 dengan dukungan dari Making All Voices Count (MAVC) dan PEKKA. Penelitian Mahina Masohi bertujuan untuk memahami strategi keterlibatan perempuan muda di desa dalam forumpublik pengambil kebijakan dan pembangunan di desa. penelitian ini merupakan respon terhadap pemberlakuan Undang-undang desa No. 6 tahun 2014. Penelitian Mahina Masohi menghasilakn...

Baca Selengkapnya → 13 Apr 2017

Umum

SAVE OUR SISTER-Nyalakan Cahaya Yuyun

Pada tahun 2015 Indonesia dinyatakan darurat kekerasan perempuan oleh Komnas Perempuan sebagai respon dari meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sejak 2010. Kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terutama merujuk pada tahun 2015 di mana terjadi 1.657 kasus pemerkosaan. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terhadap perempuan terus terjadi di berbaga...

Baca Selengkapnya → 04 May 2016

Umum

PEREMPUAN BERCERITA, PEREMPUAN BERDAYA KENAPA TIDAK BOLEH?

Pers release Sepertinya perbaikan demokrasi yang selama ini dilakukan masih sekedar manis dalam laporan tahunan belaka, karena belum lama ini demokrasi kembali diabaikan, penegakan hukum timpang dan rasa aman warga negara tidak lagi menjadi pertimbangan. Selang sekitar satu bulan sejak pembubaran paksa Festival Belok Kiri di Jakarta oleh kelompok Aswaja, kasus serupa terulang lagi di Yogyakarta oleh FUI. Kegiatan seni Ladyfast yang rencananya aka...

Baca Selengkapnya → 08 Apr 2016

Umum

Menolak Diskriminasi dan Penindasan

PERS RELEASE MENOLAK DISKRIMINASI DAN PENINDASAN TERHADAP KOMUNITAS MINORITAS Pernyataan Menteri riset dan pendidikan tinggi kepada publik bahwa , ”Kampus itu adalah penjaga moral. LGBT tidak boleh masuk kampus karena tidak sesuai dengan nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia,” justru dengan jelas beliau menunjukkan tidak memberikan ruang pendidikan bagi komunitas minoritas di Indonesia. Pernyataan ambigu ini dapat dengan mudah disalah sangka ba...

Baca Selengkapnya → 17 Feb 2016

Kegiatan

Reflection of Who We Are

On 10-11 December 2015, FAMM-Indonesia supported by JASS organized a reflection on our work for the past 3 years. It was 2-days intensive meeting attended by management team and sub-national representatives and facilitated by Valerie Miller, our friend from JASS and Coady Institute. We also had Chan Kunthea from JASS-SEA who helped with minutes of the meeting. We asked ourselves about our works in our organizations and how it contribute to FAMM-I...

Baca Selengkapnya → 04 Jan 2016

Umum

PEREMPUAN LAWAN KORUPTOR, TOLAK REVISI UU KPK

DPR kembali membahas aturan yang berpotensi kuat merusak demokrasi dan upaya perlawanan terhadap korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prolegnas prioritas tahun 2015. Politikus partai PDIP Masinton Pasaribu adalah inisiator dari revisi UU KPK dengan didukung oleh partai lain seperti Golkar, PKB, Nasdem dan Hanura. Rencana revisi Undang-Undang KPK itu sudah sejak lama diusulkan. Meskipun yang sekar...

Baca Selengkapnya → 12 Oct 2015

Umum

Pernyataan sikap terkait media menyudutkan panitia seleksi pimpinan KPK

Kami ingin mengucapkan selamat kepada semua anggota panitia seleksi (pansel) dan kepada Presiden Jokowi yang dengan jelas menunjukkan sikap positif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 1984. Kami yakin tugas dan tanggung jawab yang diberikan akan diemban sebaik-baiknya oleh semua kawan perempuan di pansel pimpinan KPK. Kami meminta perhatian media, aparatur negara dan masyarakat terkait...

Baca Selengkapnya → 25 May 2015

Umum

Joint Statement - Intimidation and Ignorance of the Police in Malang

Joint Statement Condemning the act of intimidation and ignorance of the Police in the International Day Against Homophobia, Transfobia and Bifobia in Malang The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) Surabaya, Kojigema Institut (KI), FAMM Indonesia, condemned intimidation carried out by a social organization FPI against the board of Kojigema Institute (KI) in the plan to organize a talk show entitled "Celebrate Our Gend...

Baca Selengkapnya → 17 May 2015

Umum

Pernyataan Sikap Bersama Mengecam Intimidasi IDAHOT di Malang

Pernyataan Sikap Bersama Mengecam Tidakan Intimidasi, Pembiaran Aparat Kepolisian dalam Rangka Peringatan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia di Malang Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Kojigema Institut (KI), FAMM Indonesia, mengecam tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh Ormas FPI terhadap pengurus Kojigema Institut (KI) yang sendang berencana menyelenggarakan talkshow bertema “C...

Baca Selengkapnya → 17 May 2015

Umum

Press Statement Against Death Penalty for Migrant Workers

Indonesia is grieving once again. Two women, Siti binti Zaenab and Karni Medi Tarsim got beheaded in Saudi Arabia. In this process, the state again failed to fulfil its role and duties in providing protection to its citizens. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Retno LP Marsudi, said that she was cheated and did not know that there are two Indonesian citizens sentenced to death. Our diplomatic effort  to solve this problem i...

Baca Selengkapnya → 04 May 2015

Umum

Press Statement to respond Discriminative Regulation on Dressing Code in Kendari City

Press Statement from FAMM Indonesia in respond to Discriminative Regulation on Dressing Code in Kendari City Currently there is a regulation No. 18 year 2014 on the establishment of Dressing Code in the Kendari City being socialized and implemented. The goal of this regulation, issued by the Mayor of Kendari, H. Asrun, is to discipline the way people of Kendari, especially women, to dress. As for what is considered as a “good dress” is clothing...

Baca Selengkapnya → 23 Apr 2015

Umum

Pernyataan Sikap FAMM Indonesia Terkait Perda Diskriminatif di Kota Kendari tentang Etika Berbusana

Saat ini di Kendari telah lahir perda No. 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana.Tujuan dari dibentuknya perda ini oleh Walikota Kendari, H. Asrun, adalah membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik. Adapun yang dianggap sebagai berbusana yang baik adalah pakaian yang menutupi anggota tubuh sehingga tidak nampak, tidak transparan dan tidak ketat. Perda tersebut disusun atas usulan dari fraksi PKS dan PAN yang menilai salah satu...

Baca Selengkapnya → 23 Apr 2015